Home Berita Takut Bayar Kompensasi Warga Rahayu, JOB P-PEJ Hentikan Pemantauan

Takut Bayar Kompensasi Warga Rahayu, JOB P-PEJ Hentikan Pemantauan

507

gelorafm.com – Dihentikannya pemantauan terbatas dampak flare Central Processing Area (CPA) Mudi, di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, oleh Joint Operating Body Pertamina – Petrochina East Java (JOBP-PEJ), pada hari kedua, Rabu (26/4/2017) kemarin, memunculkan beragam spekulasi.

Anggapan yang sekarang berkembang, JOBP-PEJ takut membayar kompensasi kepada warga sekitar karena hasil pemantauan sementara yang dilakukan kemarin diduga masih terdapat dampak dari flare CPA Mudi.

Sesuai kesepakatan bersama, pemantauan terbatas seharusnya berlangsung empat hari yakni mulai hari Selasa hingga Jumat, (25-28/4/ 2017) besok.  Namun pada pemantauan hari kedua sekira pukul 11:00 WIB, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (LH) Tuban, Purnomosidi menerima pesan singkat dari manajemen operator Blok Tuban.

Pesan singkat itu berisi, “Pak Pur, mohon izin menyampaikan untuk informasi dari pak Ari. Hasil koordinasi dengan manajemen, manajemen JOB P-PEJ minta untuk pengukuran dicukupkan dulu. Nantinya kita akan ketemu untuk membahas lebih lanjut, atau pak Pur bisa saya telepon?”.

Membaca pesan singkat via Short Message Service (SMS) tersebut, Purnomosidi langsung menggeleng-gelengkan kepala.  Karena penghentian itu dilakukan sepihak, tanpa ada koordinasi terlebih dulu. Sehingga tim di lapangan langsung balik kanan alias membubarkan diri.

“Ini maksudnya gimana kok mendadak dihentikan tanpa ada pembicaraan,” jelas pria humanis itu di kantornya Jalan Veteran Tuban, Kamis (27/4/2017).

Sambil menunjukan SMS yang diterimanya dari karyawan JOB P-PEJ yang bernama, Teo, dia akhirnya membeber semua hasil pemantaun.

“Kalau boleh jujur, hasil pemantauan pada hari pertama ditambah setengah hari kedua sudah dapat diketahui ada tidaknya dampak,” ucapnya.

Apabila ada dampak tentu JOB P-PEJ berkewajiban membayar kompensasi kembali kepada warga. Hal ini sesuai dalam Berita Acara (BA) tanggal 12 April 2017, dijelaskan dalam point 6 apabila setelah dilakukan pemantauan masih ada dampak, JOB P-PEJ wajib memberikan kompensasi kepada masyarakat yang kena dampak tersebut.

Namun belum sampai hasil pemantauan direkap, lanjut Purnomosidi, di tengah perjalanan tiga orang perwakilan JOB P-PEJ sudah memotret beberapa kali hasil pantaun kebisingan dan suhu panas. Hasil jepretan itulah yang kemudian diduga dikirimkan ke manajemen Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) yang kontraknya habis mengelola Blok Tuban pada Februari 2018 mendatang (JOBP-PEJ,red).

“Kami menduga temuan ini yang menyebabkan JOB P-PEJ menghentikan pemantaun sepihak,” ujarnya.

Yang pasti, kata Purnomosidi, dampak kebisingan di flare CPA Mudi sudah berada di atas ambang batas. Namun untuk berapa angkanya, dia menyarankan langsung minta statment ke Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein sebagai pihak yang berwenang.

“Hari ini finalisasi laporan pemantauan hari pertama langsung kami kirim ke Wabup,” terangnya.

Paparan tim Dinas LH Tuban ini ternyata berbalik lurus dengan pernyataan Field Admin Superintendent (FAS) JOB P-PEJ, Akbar Pradima ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat pukul 20:26 WIB tanggal 26 April 2017. Akbar mengaku tidak memiliki kapasitas untuk menghentikan kegiatan, karena pemantauan ini wewenang Dinas LH Tuban.

Diketahui, dalam kesepakatan pemantauan terbatas dilakukan selama 24 jam selama empat hari berturut-turut. Dalam sehari tim memantau mulai pukul 07:00 WIB hingga pukul 05:30 WIb keesokan harinya.

Praktis setelah penghentian sepihak, tim hanya mendapatkan data 24 jam ditambah separuh kegiatan pemantauan sampai dengan pukul 11:00 WIB.(sb/gel)

Editor : Arie Gelora

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here